PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

Dengan penandatanganan perjanjian tersebut, Perang Dunia II membawa dampak bagi bangsa Indonesia yaitu:

1.      Akibat positif, yaitu imprealisme belanda di Indonesia berakhir.

2.      Akibat negatif, yaitu Indonesia dijajah Jepang.

Masa penjajahan Jepang di Indonesia walaupun tidak berlangsung lama tetapi mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin. Rakyat kekurangan pangan dan sandang serta mengalami penderitaan rohaniah (moral). Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas yaitu:

1.      Menghapuskan pengaruh barat di kalangan rakyat Indonesia.

2.      Menggerakan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

SITEM PEMERINTAHAN

Jepang di Indonesia menegakkan pemerintahan militer yang dipimpin oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Pada mulanya kedatangan jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia karena berusaha menarik simpati dengan cara-cara berikut:

1.      Mengumandangkan propaganda kedatangan Jepang bertujuan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda karena Jepang merupakan “saudara tua” bangsa Indonesia.

2.      Menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang sebagai bahasa resmi.

3.      Mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi-organisasi resmi pemerintah Jepang. Misalnya gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, gerakan ini mempropagandakan jepang sebagai cahaya asia, pelindung asia, dan pemimpin asia. Serta mengangkat tokoh-tokoh nasional sebagai Pemimpin Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA).

4.      Menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A’la Indonesia tetap berdiri.

5.      Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan Bendera Jepang Hinomaru. Juga lagu Indonesia Raya beloh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang Kimigayo.

6.      Rakyat diwajibkan memberikan besi tua, untuk dijadikan alat-alat perang.

7.      Semua harta peninggalan Belanda berupa Perkebunan, Pabrik maupun Bank disita.

Di bidang politik pemerintahan, oleh Jepang dibentuk 8 bagian pada pemerintahan pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi kepad Syu (karesidenan). Pemerintah daerah diaktifkan kembali untuk memperkuat dukungan terhadap kebutuhan ekonomi perang.

Pada masa pendudukan Jepang terjadi perubahan di bidang politik pemerintahan yang mendasar dalam system hukum. Dengan diberlakukannya pemerintahan militer sementara waktu dan Gubernur Jenderal dihapuskan diganti oleh Tentara Jepang di Jawa guna mencegah terjadinya kekacauan. Mulai tanggal 5 Agustus 1942 berakhirlah pemerintahan yang bersifat sementara dan berlakulah pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.

Dalam susunan pemerintahan daerah di Jawa terdiri atas Syu (Karesidenan) dipimpin Syucho, Si (Kotamadya) dipimpin Sicho, Ken (Kabupaten) dipimpin Kencho, Gun (Kawedanan) dipimpin Guncho, Son (Kecamatan) dipimpin Soncho, dan Ki (Desa) dipimpin Kincho.

Pada masa pendudukan jepang terjadilah perubahan dalam Bidang Sosial Ekonomi. Akibat penyerahan padi wajib banyak terjadi kelaparan , meningkatnya angka kematian, menurunkan tingkat kesehatan masyarakat serta keadaan social semakin buruk. Selain memeras sumber daya alam, Jepang juga memeras tenaga kerja manusia. Untuk menggerakan rakyat Indonesia guna membantu maka diadakanlah Romusha.

Romusha adalah tenaga kerja paksa yang dikerahkan jepang untuk membangun objek-objek vital, seperti lapangan terbang, perbentengan, jalan rahasia dan terowongan menuju pusat pertahanan, kubu pertahanan dan jalan kereta api.  Untuk memperoleh tenaga kerja dalam ramusha dikumpulkan kaum laki-laki di desa-desa tanpa diketahui dimana mereka dikerjakan. Banyak rakyat di pulau Jawa dikirim ke Irian, Maluku, Sulawesi bahkan keluar negeri, seperti Malaysia, Myanmar, dan Muang Thai